Sekitar Perumahan Layak-Terjangkau, Bersungguh Mengisi Air Sampai Penuh (1)
Awal pekan ini, jagat Indonesia memasuki sumringah bulan Agustus yang khas dan bersejarah. Ini esai merdeka menjelang 78 tahun Indonesia menjadi negara bangsa (nation state) yang merdeka (1945-2023), Indonesia masih memiliki persoalan perkotaan yuncto perumahan dan permukiman. Hebatnya, dokumen politik amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, lugas amanatkan konstitusi bertempat tinggal. USA... Read More
Yth. Presiden, Kembalikan Mandatory Spending UU Kesehatan, Demi Putra Putri Kehidupan
Hari ini Ahad. Almanak 23 Juli 2023. Indonesia merayakan Hari Anak Nasional, saya sempatkan menulis opini. Betapa oh betapa nasib perlindungan anak subsider stunting anak dengan UU Kesehatan 2023, kini? Yang telah ketuk palu persetujuan DPR RI dan Presiden RI. Yang tinggal menunggu tahap penting: pengesahan Presiden. Bukan hanya pada kisah bayi, alahai persetujuan pun... Read More
Stunting “Otak” Anak, Alarm Kencang Lost Generation
Sengaja meluangkan waktu dan akal, saya menghadiri “audiensi seminar” ikhwal profil sumberdaya manusia Indonesia –yang mengubak bahaya stunting anak bangsa. “Daripada hanya audiensi, kita boboti dengan seminar data”, sebut penggagas acara dr.Abidinsyah Siregar yang Ketua Umum IHO, Indonesia Health Observer, Kamis, (13/7) di gedung Rektorat Universitas YARSI, Jakarta. Menurut takwil KBBI, ‘abidin’ artinya orang-orang yang... Read More
Yth. Wakil Rakyat, RUU Kesehatan Untuk Kepentingan Rakyat? Ujilah dengan…
Tenaga medis-kesehatan (TMK) takkan melupakan ini. Badai pendemi COVID-19 bertahun-tahun, RUU Kesehatan viral berbulan-bulan. Untuk merawat pasien-cum-rakyat, TMK bekerja di garda terdepan. Itu utang jasa tak terbalaskan, pasien & rakyat paling dipentingkan. Usai melawan pendemi COVID 19 dengan kolaborasi dan sinergi, Menteri Kesehatan (Menkes) acap mengucapkan RUU Kesehatan. Dinarasikan lekat dengan tiga kata ini: untuk... Read More
Aturan Bio Medis & Bio Bank Beresiko Tinggi, Presiden dan DPR Kudu Tunda Pengesahan RUU Kesehatan
Kedaulatan di tangan rakyat, dan dilaksanakan dengan konstitusi: UUD 1945. Apalagi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi menjamin perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia, dan karenanya Negara menghargai (to respect), menjamin (to ensure), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak rakyat termasuk dengan norma UU yang valid (validity) dan dibuat, secara berdaulat, bebas dari kepentingan... Read More
Kisruh Bantuan PSU 2024: Ayo Review Lebih Cepat, Bahagia Rakyat Lebih Tepat
Oleh : Muhammad Joni. Sontak anjlok dana PSU (Pra Sarana, Sarana, Utilitas) itu bagai deru yang mengguncang. Begitu saya menakwil ekses dipangkasnya pagu indikatif bantuan PSU tahun 2024, yang melorot drastis dari Rp382 miliar nyaris habis kikis ke Rp9 miliar. Timbanglah suara media online industriproperti.com yang menurunkan berita bertitel: ‘PSU Dipangkas, Komitmen Kabinet untuk Rumah... Read More
Elan Dokter dan Advokat: Rekan-Sejawat yang Dipertautkan Rakyat
Hampir segenap penjuru dunia, dan inci demi inci sejarah bangsa, ada bauran dua profesi mulia (officium nobile) ini: dokter dan advokat. Keduanya didekatkan sejarah pun elan berkiprah. Dokter dan advokat adalah profesi. Perhimpunannya bukan serikat pekerja (Trade Union). Analog seperti kaidah hukum konstitusi dari putusan MK RI, yang menjawab kehendak oknum yang memerosokkan Ikatan Dokter... Read More
Bahaya! Krusialitas Delik Aborsi: Stop RUU Kesehatan
Membuat hukum, apalagi sekelas Undang-undang (UU) kudu rasional. Dibaur dengan keadilan yang kental. Dari kajian kritis-komparatif Pasal 42 RUU Kesehatan dilaga dengan Pasal 251 KUHP baru, ada soal krusial. Ada kekacauan norma hukum. Ada bahaya yang ngeri, tak bisa ditoleransi. Mengapa? Pasal 42 RUU Kesehatan menganut prinsip larangan aborsi. Namun dengan batasan alias pengecualian. Dari... Read More
FDPKKB Lakukan Upaya Hukum: Minta Presiden dan Menkopolhukam, Ingatkan Menkes Patuhi Putusan MK RI dan Tarik Sejumlah DIM RUU Kesehatan
Menyimak perkembangan RUU Kesehatan dan tindak lanjut somasi Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) terhadap Menteri Kesehatan (Menkes), disampaikan siaran pers: 1. FDPKKB mendesak Pemerintah menarik DIM (Daftar Inventaris Masalah) dan menghentikan pembahasan RUU Kesehatan, sesuai tuntutan aksi damai ribuan sejawat tenaga medis dan kesehatan dari 5 (lima) Organisasi Profesi (OP), Senin, 8 Mei... Read More
Bersama Rakyat, Cegah Bahaya Absolutisme Dim 153 Pasal 14A RUU Kesehatan
Muhammad Joni Waspadai sisipan dalam RUU. Acapkali ada penyamaran kepentingan. Secara formal mamang RUU Kesehatan itu RUU Inisiatif DPR RI. Walau ada warta yang lain lagi. Tentu saja harus ada garis politik hukum Parlemen –yang clear dan terbaca implisit– dalam RUU Kesehatan. Pembentukan UU menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, DPR-lah memegang kekuasaan untuk... Read More