Lawyer Apersi Minta Distribusi Dana FLPP Diaudit

Lawyer (pengacara) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) dalam kasus gugatan judicial review Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Muhamad Jhoni SH, meminta agar pihak-pihak berwenang melakukan audit terhadap pelaksanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dilaksanakan tahun 2011....
Read More

Apersi: Luas Minimal Rumah Subsidi Jangan Dibatasi UU

Sesuai standar WHO, luas lantai rumah adalah 3 x 3 m2 untuk tiap orang. Maka rumah di bawah tipe 36 layak untuk dihuni. Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) meminta agar luas minimal rumah subsidi sebesar 36 m2, tidak lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan...
Read More

Cosmas Batubara: Terapkan Konsep Rumah Tumbuh!

Negara dinilai lebih mendorong penerapan konsep rumah tumbuh di atas lahan luas dibandingkan dengan secara langsung menetapkan tipe rumah untuk mendapatkan fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP). Tak heran, penetapan rumah tipe 36 dipertanyakan. “Saya belum bisa memahami mengapa dalam Undang-Undang yang baru (UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) menetapkan secara fixed rumah tipe 36,” kata...
Read More

Menpera Selalu “Membelokkan” Tuntutan

Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengeluhkan tuntutan mereka yang selalu “dibelokkan” oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz. Pengembang mengaku permasalahan yang sebenarnya terjadi malah ditanggapi lain oleh Menpera. “Betul, selalu dibelokkan dari permasalahan sebenarnya yang dihadapi pengembang,” kata Ketua Apersi, Eddy Ganefo, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta,...
Read More

Apersi Mungkin Gugat Aturan Menteri Tentang FLPP

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) saat ini tengah mengkaji kemungkinan menggugat Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang skema baru FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Itu karena peraturan tersebut tidak memungkinkan adanya pemberian subsidi kepada rumah di bawah tipe 36. Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, mengatakan hal itu...
Read More

Warga dan Pengusaha Keberatan Batasan Rumah Minimalis Tipe 36

Bangunan perumahan dengan ukuran minimal 36 meter persegi (m2) sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2011, mengundang keberatan tiga orang warga dan pengusaha. Tiga orang warga, Aditya Rahman GS, Jefri Rusadi, dan Erlan Basuki mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan nomor 12/PUU-X/2012. Sedangkan dari pengusaha...
Read More

“Bertarung” di MK Soal Rumah Mungil

Sidang lanjutan pengajuan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman pasal 22 ayat 3 oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) kembali dilanjutkan hari Kamis lalu. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz pun langsung hadir, setelah pada sidang sebelumnya berhalangan datang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang lanjutan dijadwalkan pukul 11.00 WIB dengan pokok...
Read More

Ibu Culik Anak Kandung Divonis Bebas

Terdakwa perkara dugaan penculikan anak kandung, Fransisca Jo divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (10/5/2012). Sebelumnya, jaksa menuntut Fransisca dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun. Ketua majelis hakim Edison menyatakan Fransisca telah memenuhi unsur seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum pasal yaitu pasal 330 ayat 1...
Read More

Aturan Ukuran Rumah Minimal 36M2 Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan ukuran rumah minimal seluas 36 meter persegi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan UUD 1945. Amar putusan dengan Nomor 14/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya. “Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 22 ayat (3)...
Read More

MK Batalkan Ketentuan Luas Rumah Minimal

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur luas lantai rumah minimal 36 meter persegi (M2).”Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan...
Read More