Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso berjanji akan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meninjau kembali grasi yang diberikan terhadap bandar narkoba baru-baru ini. Dirinya merasa terkejut dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang berturut-turut mengabulkan putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kejahatan narkoba. “Saya berterima kasih pada kaukus, yang bertemu untuk berdialog di... Read More

Surat Terbuka kepada Presiden: Moratorium Grasi Bandar Narkoba Geger diskon hukuman mati bandar narkoba dengan Peninjauan Kembali (PK) hakim Mahkamah Agung (MA) belum mereda. Menyusul laporan dan pengaduan ke Komisi Yudisial pekan lalu, pada Jumat, 19 Oktober 2012 Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budisantoso. Tak cuma soal... Read More

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) mengungkapkan kejanggalan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Pengurus Komnas PT Bidang Pengembangan Dukungan Medik Hakim Sorimuda Pohan, di Jakarta, Senin (18/3), mengatakan RUU itu secara teknis administratif dan persyaratan, sehingga tidak layak diloloskan. “RUU ini penuh titipan kepentingan industri rokok ketimbang melindungi kepentingan petani,” sebut dia. Masuknya RUU Pertembakauan otomatis... Read More

Advokat Muhammad Joni mengatakan bahwa anggapan industri rokok menyejahterahkan masyarakat merupakan mitos belaka. Pasalnya, sebanyak 85 persen saham perusahaan rokok telah dikuasai oleh asing. Sementara Indonesia hanya mati-matian untuk membiayai orang yang sakit karena rokok. “Sebanyak 85% saham perusahaan rokok dimiliki asing. Keuntungannya terbang ke luar negeri, sementara di Indonesia kita mati-matian membiayai orang yang... Read More

Sebagai lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan berbagai pembenahan. Ditengarai akan timbul tantangan yang harus dilewati OJK dalam proses pembenahan tersebut. Salah satu tantangan otoritas ke depan adalah pembangunan culture organisasi baru yang mengedepankan fungsi responsif terhadap tuntutan masyarakat. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam... Read More

Berdasar salinan draf revisi UU Penyiaran yang diperoleh Lentera Anak Indonesia, larangan iklan rokok raib dari draf revisi yang tengah dibahas DPR. Hal ini menuai kecaman beberapa pihak. Menkominfo Tifatul Sembiring pun diminta bertindak. “Saya meminta Menkominfo untuk menarik DIM (Daftar Inventaris Masalah)-nya agar menyesuaikan Rancangan Undang-undang itu dengan larangan iklan rokok secara total. Karena... Read More

“Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik akibat terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-126.AHA.01.07, yakni melanggar asas ketelitian dan kecermatan. Majelis Hakim sepakat bulat tanpa adanya pendapat berbeda,” kuasa hukum DPP APERSI Muhammad Joni munas Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di acara konferensi pers. Di tengah daruratnya... Read More

Kebijakan tentang lingkungan hunian berimbang terus mendapat sorotan dari banyak kalangan. Agar pengertian mengenai aturan hunian berimbang memiliki proporsi pengertian yang sama, mari kita simak petikan wawancara singkat dengan Muhammad Joni, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI). Menurut Muhammad Joni, konsep hunian berimbang merupakan upaya untuk membantu kewajiban pemerintah dalam menyediakan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah... Read More