Aturan Batas Minimal Luas Rumah Dibatalkan

Eddy Ganefo tak dapat menyembunyikan wajah sumringah. Kepada rekan kerja, tim pengacara, dan kerabat, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) itu menyunggingkan senyum. “Putusan itu bukan hanya untuk Apersi, tetapi juga untuk seluruh rakyat yang kurang mampu,” kata Eddy. Eddy dan Sekjen DPP Apersi, Anton R. Santoso, berhasil memperjuangkan agar...
Read More

Hakim Agung Pembebas Hukuman Mati Dilaporkan ke KY

Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba melaporkan majelis Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan vonis mati gembong narkotika asal Surabaya, Hangky Gunawan, ke Komisi Yudisial (KY). Anggota Kaukus, Ikhsan Abdullah, di KY Jakarta, Kamis (11/10), mengatakan ketua majelis PK yang diketuai Hakim Agung Imron Anwari diduga melakukan pelanggaran perilaku dan kode etik. Dia menuding hakim...
Read More

Asosiasi Pengembang Jakarta Perkuat Konsolidasi

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (DPD APERSI) Jakarta akan menggelar musyawarah daerah (Musda) ketiga periode 2012-2015 di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/10/2012). Musda akan membahas tiga rencana kerja utama DPD APERSI. Ketua DPD APERSI Jakarta, Ari Tripriyono dalam jumpa pers di Strawberry Cafe, Lenteng Agung, Senin (15/10/2012) siang mengatakan,...
Read More

Priyo Minta Presiden Tinjau Kembali Grasi

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso berjanji akan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meninjau kembali grasi yang diberikan terhadap bandar narkoba baru-baru ini. Dirinya merasa terkejut dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang berturut-turut mengabulkan putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kejahatan narkoba. “Saya berterima kasih pada kaukus, yang bertemu untuk berdialog di...
Read More

Surat Terbuka kepada Presiden: Moratorium Grasi Bandar Narkoba

Surat Terbuka kepada Presiden: Moratorium Grasi Bandar Narkoba Geger diskon hukuman mati bandar narkoba dengan Peninjauan Kembali (PK) hakim Mahkamah Agung (MA) belum mereda. Menyusul laporan dan pengaduan ke Komisi Yudisial pekan lalu, pada Jumat, 19 Oktober 2012 Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budisantoso. Tak cuma soal...
Read More

Komnas PT: RUU Pertembakauan Sarat Titipan

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) mengungkapkan kejanggalan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Pengurus Komnas PT Bidang Pengembangan Dukungan Medik Hakim Sorimuda Pohan, di Jakarta, Senin (18/3), mengatakan RUU itu secara teknis administratif dan persyaratan, sehingga tidak layak diloloskan. “RUU ini penuh titipan kepentingan industri rokok ketimbang melindungi kepentingan petani,” sebut dia. Masuknya RUU Pertembakauan otomatis...
Read More

Rokok Sejahterakan Rakyat hanya Mitos

Advokat Muhammad Joni mengatakan bahwa anggapan industri rokok menyejahterahkan masyarakat merupakan mitos belaka. Pasalnya, sebanyak 85 persen saham perusahaan rokok telah dikuasai oleh asing. Sementara Indonesia hanya mati-matian untuk membiayai orang yang sakit karena rokok. “Sebanyak 85% saham perusahaan rokok dimiliki asing. Keuntungannya terbang ke luar negeri, sementara di Indonesia kita mati-matian membiayai orang yang...
Read More

Perlunya Culture Responsif di OJK

Sebagai lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan berbagai pembenahan. Ditengarai akan timbul tantangan yang harus dilewati OJK dalam proses pembenahan tersebut. Salah satu tantangan otoritas ke depan adalah pembangunan culture organisasi baru yang mengedepankan fungsi responsif terhadap tuntutan masyarakat. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam...
Read More

Lawyering with Heart

Itulah sebabnya, seorang lawyer disebut Officium Nobile (profesi yang mulia). Sang tokoh ini kemudian mengekspresikannya dengan kalimat singkat, “Lawyering with Heart” dalam akun jejaring sosialnya. Lengkapnya, Pengacara APERSI dalam perkara uji yuridis Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 20011 ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini menulis: “…credo pelayanan hukum dengan melibatkan kekuatan hati itu...
Read More

Larangan Iklan Rokok Tak Masuk RUU Penyiaran, Menkominfo Harus Bertindak

Berdasar salinan draf revisi UU Penyiaran yang diperoleh Lentera Anak Indonesia, larangan iklan rokok raib dari draf revisi yang tengah dibahas DPR. Hal ini menuai kecaman beberapa pihak. Menkominfo Tifatul Sembiring pun diminta bertindak. “Saya meminta Menkominfo untuk menarik DIM (Daftar Inventaris Masalah)-nya agar menyesuaikan Rancangan Undang-undang itu dengan larangan iklan rokok secara total. Karena...
Read More