Perlunya Culture Responsif di OJK
Sebagai lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan berbagai pembenahan. Ditengarai akan timbul tantangan yang harus dilewati OJK dalam proses pembenahan tersebut. Salah satu tantangan otoritas ke depan adalah pembangunan culture organisasi baru yang mengedepankan fungsi responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Menurutnya, sebagai lembaga yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tanggung jawab ini tak bisa dilakukan OJK sendiri. Tapi, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan lembaga lain, baik lembaga yang bergerak di jasa keuangan maupun lembaga lain seperti aparat penegak hukum.
Selain dari sisi sumber daya manusia, mulai 1 Januari 2014, OJK akan memperoleh dukungan berupa kantor cabang di seluruh Indonesia. Untuk sementara, kata Muliaman, kantor-kantor cabang OJK di seluruh wilayah Indonesia berada di kantor BI. “Jadi tahap pertama OJK masih numpang dengan BI. Idealnya punya gedung sendiri, sedang dalam proses diskusi dan sebagainya, mudah-mudahan pada waktunya OJK punya gedung sendiri,” katanya.
“Perlu juga kebersamaan, semuanya mengurus kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kalau tidak tercapai kesepakatan, perlu ada win-win solution,” tutur Mustafa. Selaku operator, kata Gatot, Kementerian BUMN siap memberikan dukungan penuh kepada OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, ia sepakat apabila sinergi dan koordinasi antar lembaga diperlukan dengan tujuan penguatan di sektor finansial.
Dirut Jamsostek Elvyn G Masasssya mengatakan, keberadaan OJK diharapkan menjadi solusi dari permasalahan sektor keuangan yang terjadi. Ia juga mengingatkan agar setiap regulasi yang dikeluarkan OJK, tidak memberatkan salah satu pihak. Terlebih kepada pelaku usaha di industri keuangan. Apalagi ada rencana OJK akan menarik iuran dari pelaku usaha. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, sumber pendanaan OJK yang dipungut dari industri keuangan sangat besar. Menurutnya, hal itu berpotensi rawan korupsi dan intervensi regulasi oleh industri. Atas dasar itu, ia berharap perlunya pengawasan internal di OJK terkait sumber pendanaan tersebut.
Tantangan OJK lainnya, kata Harry, adanya tuntutan masyarakat yang sangat kuat terkait stabilitas sistem keuangan mengenai keamanan dan jaminan akan investasi di sektor keuangan. Selain itu, keberhasilan OJK dalam menangani permasalahan di industri keuangan akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan sustainabilitas lembaga itu ke depan. sumber