Menimbang Hunian Berimbang

Pengaturan Hunian Berimbang acap berubah dan tidak konsisten. Perubahan ini mengganggu kepastian sistem hukum Hunian Berimbang. Dapat dikatakan, aturan Hunian Berimbang masih... Read More

Apa yang terjadi Pemerintah tanpa masyarakat? Apa yang dibanggakan dengan fasilitas pelayanan publik,  tanpa peranserta dan partisipasi pelaku non pemerintah alias masyarakat? ... Read More

Siapakah yang mengawasi pelaksanaan dan pengendalian Hunian Berimbang?  Dimanakah dilaksanakan Hunian Berimbang? Jelas, pelaksanaan Hunian Berimbang, de facto merupakan kegiatan di daerah... Read More

Ikhwal hunian berimbang soal yang menarik, karena pernah menjadi isu pelaporan hukum atas persoalan hunian berimbang. Ini fakta yang sebenarnya, bukan berita ... Read More

Ihwal hunian berimbang diatur dalam Pasal 34, 35, 36, 37 UU No. 1  Tahun 2011 ( UU PKP).  Skim hunian berimbang  memang... Read More

Mengapa Pemerintah berkepentingan dengan Hunian Berimbang? Sebab,  Hunian Berimbang  relevan dan  dimaksudkan  mendukung Pemerintah  menyediakan  rumah  bagi MBR. Pun demikian  mengurangi backlog... Read More

Akankah bijak dan logis membangun rumah MBR dengan skema Hunian Berimbang yang tidak satu hamparan, harus  dibangun   dalam satu kabupaten/kota?  Bukankah jamak... Read More

Tak lagi terbantahkan, kebutuhan perumahan bagi MBR  merupakan kewajiban pemerintah. Ketentuan itu eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 2011 (“UU PKP”).  Kewajiban... Read More

Pertanyaan mendasar yang mesti dijawab adalah kewajiban siapa menyediakan rumah bagi MBR? Jika Hunian Berimbang adalah jurus bijak mengatasi backlog dan menyediakan... Read More

Sudah takdir “Pemerintah” menjalankan peran memenuhi kenbutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Itu amanat konstitusi dan pasal 54 ayat (1) UU... Read More