7 Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal Menurut Bareskrim Polri dan Cara Cek di OJK

Sebanyak 400 nasabah menjadi korban pinjaman online ilegal dengan total kerugian mencapai Rp14,2 miliar.

Angka fantastis ini terungkap dari kasus aplikasi Dompet Selebriti dan Pinjaman Lancar yang dibongkar Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada November 2025. Tujuh tersangka berhasil ditangkap, dan rekening di berbagai bank terkait operasional pinjol ilegal tersebut langsung diblokir.

Nah, bagaimana sebenarnya membedakan pinjol legal dengan yang ilegal?

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Andri Sudarmadi, memberikan penjelasan lengkap soal ciri-ciri keduanya. Informasi ini penting dipahami agar tidak terjebak modus serupa.

Apa Itu Pinjol Legal dan Ilegal?

Pinjaman online atau pinjol adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Istilah resminya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau sering disebut juga peer-to-peer lending.

Pinjol legal merupakan platform pinjaman daring yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Operasionalnya mengikuti regulasi ketat, mulai dari perlindungan data hingga mekanisme penagihan.

Sebaliknya, pinjol ilegal beroperasi tanpa izin OJK. Platform jenis ini tidak terikat aturan manapun sehingga bebas menetapkan bunga selangit, mengakses seluruh data ponsel, hingga melakukan teror penagihan.

7 Ciri Pinjol Legal Menurut Bareskrim Polri dan OJK

Berdasarkan keterangan Kombes Andri Sudarmadi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 20 November 2025, berikut ciri pinjaman daring (pindar) yang legal:

1. Terdaftar dan diawasi OJK — Regulasi jelas, konsumen dilindungi secara hukum
2. Data pengguna dilindungi — Ada pembatasan akses aplikasi terhadap kamera, mikrofon, dan lokasi
3. Penyaluran dana langsung — Pemberi pinjaman menyalurkan dana langsung ke peminjam tanpa pihak ketiga
4. Perusahaan lulus uji kelayakan — Wajib lolos fit and proper test OJK
5. Penagihan sesuai norma — Menggunakan surat peringatan, debt collector bersertifikat, dan menaati Code of Conduct AFPI
6. Operasional diawasi penuh — OJK memantau seluruh aktivitas perusahaan
7. Tersedia layanan pengaduan resmi — OJK dan AFPI menyediakan kanal aduan bagi konsumen

5 Ciri Pinjol Ilegal yang Wajib Diwaspadai

Masih menurut penjelasan Bareskrim Polri, pinjol ilegal memiliki karakteristik berbahaya berikut:

1. Penyalahgunaan data pribadi — Data dan informasi pribadi disebar secara tidak bertanggung jawab
2. Akses data tanpa batas — Aplikasi mengambil seluruh data di ponsel pengguna (kontak, galeri, pesan)
3. Bunga sangat tinggi — Suku bunga mencekik dan aturannya tidak transparan sejak awal
4. Penagihan dengan teror — Debt collector menggunakan kata-kata kasar, ancaman, bahkan intimidasi
5. Teror meluas ke orang lain — Ancaman tidak hanya ke peminjam, tapi juga kerabat, teman, dan seluruh kontak di ponsel

Tabel Perbandingan Pinjol Legal vs Ilegal

Untuk memudahkan identifikasi, berikut perbandingan lengkap antara pinjol legal dan ilegal:

Aspek	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
Izin OJK	Terdaftar & diawasi	Tidak terdaftar
Akses Data	Terbatas (kamera, mikrofon, lokasi)	Seluruh data ponsel
Bunga per Hari	Maksimal 0,8%	Tidak ada batasan
Total Tagihan Maksimal	2x pokok utang	Bisa berkali-kali lipat
Metode Penagihan	Surat peringatan, DC bersertifikat	Teror, ancaman, kata kasar
Perlindungan Konsumen	Dilindungi OJK & AFPI	Tidak ada
Layanan Pengaduan	Tersedia resmi	Tidak ada

Tabel di atas menunjukkan perbedaan fundamental antara keduanya. Poin paling krusial ada pada batasan bunga dan total tagihan yang diatur ketat untuk pinjol legal.

Aturan Bunga dan Penagihan Pinjol Legal

OJK menetapkan regulasi ketat soal bunga dan penagihan pinjol legal. Aturan ini wajib dipatuhi seluruh platform LPBBTI yang terdaftar.

Ketentuan bunga:

• Suku bunga maksimal 0,8% per hari
• Total tagihan (pokok + bunga + denda) tidak boleh melebihi 2 kali lipat dari pokok utang

Ketentuan penagihan:

• Wajib menggunakan surat peringatan terlebih dahulu
• Debt collector harus memiliki sertifikasi resmi
• Penagih wajib menaati Code of Conduct dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
• Dilarang menggunakan kata-kata kasar atau ancaman

Jadi, jika ada platform yang menagih dengan bunga di atas ketentuan atau menggunakan cara intimidatif, hampir dipastikan itu pinjol ilegal.

Catatan: Ketentuan ini berdasarkan regulasi OJK dan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru.

Cara Cek Pinjol Terdaftar di OJK dan LPBBTI

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan platform sudah terdaftar resmi. Berikut langkah pengecekannya:

1. Buka situs resmi OJK di ojk.go.id
2. Pilih menu IKNB (Industri Keuangan Non-Bank)
3. Klik Fintech lalu pilih Peer-to-Peer Lending
4. Cari nama platform yang ingin dicek pada daftar LPBBTI berizin
5. Pastikan status tercantum “Berizin” bukan sekadar “Terdaftar”

Alternatif lain, pengecekan bisa dilakukan melalui:

• Website resmi LPBBTI OJK
• Menghubungi kontak OJK 157
• Aplikasi OJK (tersedia di Play Store dan App Store)

Jika nama platform tidak ditemukan dalam daftar, sebaiknya urungkan niat untuk meminjam di sana.

Tips Aman Sebelum Mengajukan Pinjaman Online

Kombes Andri Sudarmadi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Verifikasi izin OJK — Selalu cek legalitas platform di situs resmi sebelum mengajukan
• Pastikan badan hukum jelas — Perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia yang terverifikasi
• Cek website dan aplikasi — Platform legal memiliki website profesional dan aplikasi resmi di Play Store/App Store
• Hindari pinjam untuk bayar utang — Jangan gunakan pinjol untuk menutup utang lain (gali lubang tutup lubang)
• Perhatikan bunga dan denda — Pastikan sesuai ketentuan OJK (maks 0,8%/hari, total tagihan maks 2x pokok)
• Sesuaikan dengan kemampuan bayar — Hitung penghasilan dan pengeluaran sebelum meminjam
• Baca seluruh dokumen perjanjian — Teliti setiap poin sebelum menyetujui

Langkah Jika Terlanjur Terjebak Pinjol Ilegal

Sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal? Jangan panik. Berikut langkah yang bisa dilakukan:

1. Hentikan pembayaran — Pinjol ilegal tidak memiliki kekuatan hukum untuk menagih
2. Dokumentasikan semua bukti — Screenshot ancaman, teror, dan komunikasi dari debt collector
3. Laporkan ke OJK — Gunakan kanal pengaduan resmi (kontak 157 atau email [email protected])
4. Laporkan ke Bareskrim Polri — Khususnya jika mengalami ancaman atau teror yang masuk ranah pidana
5. Blokir nomor penagih — Lindungi diri dari teror berulang
6. Informasikan ke kerabat — Beritahu keluarga dan teman terdekat tentang kemungkinan mereka dihubungi debt collector
7. Konsultasi dengan LBH — Lembaga Bantuan Hukum bisa membantu pendampingan jika diperlukan

Klaim bahwa “pinjol ilegal tetap harus dibayar” tidak akurat. Berdasarkan regulasi OJK, platform tanpa izin tidak memiliki dasar hukum untuk menagih.

Layanan Pengaduan Resmi OJK dan AFPI

Jika mengalami masalah dengan pinjol (baik legal maupun ilegal), tersedia beberapa kanal pengaduan resmi:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

• Telepon: 157
• WhatsApp: 081-157-157-157
• Email: [email protected]
• Website: konsumen.ojk.go.id

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI):

• Website: afpi.or.id
• Email: [email protected]

Kepolisian (untuk kasus pidana):

• Website: patrolisiber.id
• Hotline Polri: 110

Simpan kontak-kontak ini sebagai referensi. Pengaduan yang disertai bukti lengkap akan lebih mudah ditindaklanjuti.

Penutup

Perbedaan pinjol legal dan ilegal sebenarnya cukup jelas jika mau teliti sebelum mengajukan.

Platform legal terdaftar OJK, membatasi akses data, menerapkan bunga wajar, dan memiliki mekanisme penagihan beretika. Sementara pinjol ilegal justru sebaliknya — bebas mengakses seluruh data ponsel, menetapkan bunga mencekik, dan menagih dengan cara teror.

Semoga informasi ini bermanfaat untuk menghindari jeratan pinjol ilegal. Selalu cek legalitas platform di ojk.go.id atau hubungi 157 sebelum memutuskan meminjam.

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini berdasarkan keterangan Bareskrim Polri dan regulasi OJK per Desember 2025. Kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan regulator terkait.